MataBMR.id, Bolsel - Mengawali tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengadakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. 

Acara ini melibatkan Kepala Dinas bersama pejabat eselon III dan IV, sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pernyataannya, Kepala Disdikbud Bolsel, Hj. Rante Hatani, S.Pd., M.Si., memberikan apresiasi atas dedikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) selama tahun 2024. Ia juga mengajak, seluruh jajaran untuk menyambut tahun baru dengan semangat dan optimisme.

“Mari kita memulai tahun ini dengan energi positif. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta rancang program-program yang dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Hattani.

Poin Penting Hasil Rapat Kerja

Selain penandatanganan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Disdikbud untuk menyampaikan strategi Arahan dalam menjalankan program kerja 2025. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian meliputi, yakni setiap bidang yang diinstruksikan segera menyusun dan mengoordinasikan program kegiatan untuk tahun berjalan. Langkah ini bertujuan memastikan semua agenda berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.

Kadisdikbud pun menegaskan bahwa kehadiran tepat waktu, baik dalam apel pagi maupun sore, merupakan indikator produktivitas kerja.

"Disiplin bukan sekedar kewajiban, tapi juga mencerminkan profesionalisme kita sebagai kepala negara,” tegasnya.

Selain itu, seluruh staf diimbau untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur. Langkah ini dianggap penting guna mendukung stamina dan produktivitas kerja yang optimal. 

"Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang belum diselesaikan segera dirampungkan, mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit dalam waktu dekat.

Tak hanya itu, Kadisdikbud juga mengingatkan agar para pengelola keuangan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini, untuk menghindari masalah administratif di kemudian hari," jelasnya.

Sebagai bentuk transparansi, Kadisdikbud juga menyampaikan arahan terkait efisiensi penerimaan ASN pria, seperti gaji, TPP, SPPD, dan honorarium. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan. Ia pun menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan seluruh poin hasil rapat kerja. 

“Semua catatan dan arahan yang telah disampaikan harus segera ditindaklanjuti. Melalui kolaborasi dan semangat yang tinggi, kami dapat mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2025,” pungkasnya. (***)