MataBMR.id, Bolsel - Guna untuk meningkatkan kinerja dalam peningkatakan pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Bimbingan Teknis, (Bimtek) yang dibuka langsung oleh Bupati Haji Iskandar Kamaru S Pt M Si, di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Senin (13/5/2024).

Dalam kegiatan ini, turut dihadiri Sekda M Arvan Ohy SSTP, MAP, Asisten 3 Muh. Suja Alamri SPd, Inspektur Daerah Drs. Ridel Paputungan bersama para pimpinan PD lainnya di lingkungan Pemkab Bolsel dan perwakilan 36 PD, serta Staf Inspektorat Daerah.

Kegiatan ini, akan berlangsung selama 5 hari ke depan ini diawali dengan pengantar yang disampaikan langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulut, Ari Setiono di mana dirinya memberikan apresiasi kepada pihak Pemda Bolsel yang telah menunjukkan komitmennya, dalam perbaikan pengelolaan keuangan termasuk dengan penyelenggaraan acara Bimtek Manajemen Risiko saat ini.

"Bimtek ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Melalui kegiatan ini setiap perangkat daerah diharapkan dapat merumuskan dan mengetahui tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian risiko," ucap Kepala BPKP Perwakilan Sulut.

Ditempat yang sama, Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPKP Perwakilan Sulut atas sinergitas dan kerjasamanya, dengan Pemda Bolsel selama ini.

"Manajemen risiko ini sangat penting bagi Pemda, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawabannya. Karena itu, peserta harus menyimak dengan baik semua materi yang dipaparkan. Kalau manajemen risiko kita baik maka MCP kita juga ikut baik, demikian pula dengan lainnya. Bimtek ini adalah bentuk ikhtiar kita semua dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik," ucap Bupati.

Lanjutnya, ia juga meminta jajarannya untuk memperkuat koordinasi internal dalam unit kerja, dan mengingatkan bahwa tidak boleh ada ego sektoral antar perangkat daerah.

"Koordinasi internal harus diperkuat dan tidak boleh ada ego sektoral, antar pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan kegiatan," pungkasnya. (Adv)