MataBMR.id, Bolsel - Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menjadi buah bibir masyarakat. Kali ini, perhatian memperhatikan harta kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Marzanzius Arvhan Ohy, S.STP, M.Si, yang melaporkan mengalami perubahan signifikan dalam enam tahun terakhir.

Data yang dirilis melalui sistem elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) menunjukkan peningkatan aset Marzanzius yang mencolok. Pada tahun 2017, kekayaan pria yang akrab disapa Arvan ini tercatat sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, pada tahun 2023, jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 2,9 miliar.

Karier Marzanzius sebagai pejabat publik memang terbilang cemerlang. Ia pertama kali menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda pada tahun 2017. Setahun berselang, tepatnya pada 21 Juni 2018, ia dilantik sebagai Sekda definitif oleh Bupati Herson Mayulu (H2M).

Namun, peningkatan kekayaan yang signifikan ini kini menjadi sorotan, terutama di kalangan masyarakat dan pemerhati pemerintahan.

Lonjakan kekayaan ini memunculkan berbagai dugaan. Beberapa pihak berpendapat bahwa aset properti atau investasi pribadi mungkin menjadi sumber utama kenaikan tersebut.

Sementara itu, ada pula yang membicarakan hal ini dengan jabatan strategis yang pernah dipegangnya, termasuk saat menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolsel.
Ketika dimintai tanggapan melalui sambungan telepon, Marzanzius belum memberikan tanggapan terkait hal ini.

Pengamat pemerintahan, Risat Sanger, menilai kenaikan ini cukup signifikan dan patut dicermati lebih lanjut. Menurutnya, jika ada indikasi yang mencurigakan, penting untuk segera dilakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang.

"Kalau dilihat dari data, kenaikannya cukup besar. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, terutama jika berpotensi merugikan negara, sebaiknya segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Publik kini menanti pencerahan dari Sekda Marzanzius terkait dengan kekayaan ini. Sebagai pejabat publik, transparansi dalam pelaporan aset adalah hal yang diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Apakah perbaikan ini sepenuhnya hasil pengelolaan keuangan yang cerdas, atau ada faktor lain yang belum terungkap?

Masyarakat masih menantikan penjelasannya, sambil berharap semua pihak yang berwenang dapat menjamin integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (***)