MataBMR.id, Bolsel – Dalam upaya perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk tahun 2026, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolsel menggelar Konsultasi Publik, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Acara yang berlangsung di lapangan futsal, area perkantoran Panago pada Selasa (14/01/2025) ini, menjadi ajang untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Konsultasi publik tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bolsel, Haji Iskandar Kamaru SPt, MSi dan dihadir jajaran legislatif, unsur Forkopimda kabupaten, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, pejabat tinggi pratama Pemda, serta seluruh sangadi (kepala desa) se-Bolsel.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa hasil konsultasi ini akan menjadi salah satu dasar, dalam penyusunan rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bolsel tahun 2026.

“Setelah dirumuskan dan dituangkan dalam berita acara, hasil konsultasi ini akan menjadi bahan perbaikan untuk penyusunan rencana RKPD dan rencana Renja PD. Ini langkah awal yang sangat penting, dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi,” ujar Kamaru.

Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah, sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan, forum lintas perangkat daerah, hingga musrenbang tingkat kabupaten.

"Meski idealnya dilakukan setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pelaksanaan konsultasi ini tetap harus berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah, akan konsisten dan selaras dengan perencanaan di tingkat pusat. Dokumen RPJPD, RPJMD, hingga Renstra PD akan menjadi pijakan utama dalam proses ini," tukasnya. 

Perlu juga diketahui, berdasarkan dokumen RPJMD 2021-2026, tema pembangunan Bolsel tahun 2026 mengusung konsep: “Peningkatan Kedaulatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan melalui Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.”

Untuk mendukung visi tersebut, delapan prioritas pembangunan menjadi fokus utama, yaitu:

1. Program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

2. Program peningkatan pelayanan kesehatan.

3. Program menjaga toleransi, keagamaan dan keamanan warga

4. Program pengembangan infrastruktur.

6. Program peningkatan sektor unggulan daerah

7. Program pelestarian lingkungan hidup.

8. Program peningkatan reformasi birokrasi. (wmp)