Bupati Iskandar Gaungkan Semangat Indonesia Bebas Korupsi di Kantor KPK RI

Bupati dan Ketua DPRD menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025

MataBMR.id, Bolsel - Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si bersama Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta.

 

Rakor dibuka Wakil Ketua KPK Johanes Tanak yang menegaskan pentingnya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi.

 

“Korupsi adalah kejahatan. Siapa pun yang menyalahgunakan uang negara akan diproses secara hukum karena merugikan rakyat dan negara. Mari kita hidup bersyukur, tidak berlebihan, dan menjaga integritas,” tegas Johanes di hadapan peserta.

 

Ia juga menggarisbawahi program nasional yang dicanangkan Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi. Sulawesi Utara, kata dia, diharapkan menjadi tolok ukur daerah bebas korupsi sekaligus pelopor pembentukan karakter antikorupsi sejak dini, terutama melalui pendidikan.

 

Sesi awal rakor menampilkan paparan Gubernur Sulawesi Utara bersama Ketua DPRD Sulut mengenai tantangan pemberantasan korupsi di provinsi tersebut. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota se-Sulut beserta Ketua DPRD masing-masing daerah menyampaikan langkah-langkah pencegahan korupsi di wilayahnya.

 

Bupati Iskandar Kamaru dalam kesempatan itu memaparkan komitmen Pemkab Bolsel yang konsisten menjaga integritas dan disiplin administrasi. 

 

“Bolsel selalu patuh terhadap tata kelola keuangan, terbukti menempati posisi pertama dalam pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak 2020, kami juga telah mengintegrasikan modul pembelajaran KPK tentang antikorupsi ke dunia pendidikan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan arahan Presiden RI,” ungkapnya.

 

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Tahanan KPK oleh Gubernur Sulut, jajaran pimpinan KPK, kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sulut. Agenda diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif seluruh kabupaten/kota di Sulut sebagai bentuk keseriusan memerangi korupsi.

 

Turut mendampingi Bupati Bolsel dalam kegiatan ini, Asisten III Setda Bolsel, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, serta sejumlah pejabat terkait. Hadir pula para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Inspektorat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulut, bersama tamu undangan lainnya. (***)