MataBMR.id, Bolsel - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat paripurna penting pada Kamis (20/11/2025), dengan agenda penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Ranperda inisiatif DPRD, serta pengesahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Sebanyak, 18 anggota DPRD hadir dalam sidang paripurna yang berlangsung dinamis tersebut.

Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga mutu setiap regulasi yang dibahas. Menurutnya, setiap Ranperda harus memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi memastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Kami ingin setiap Ranperda berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Arifin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama menghadapi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026. Tantangan tersebut, lanjut Arifin, mengharuskan setiap kebijakan disusun lebih cermat dan efisien.

Rapat yang dipimpinnya itu, turut membahas tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ranperda Pariwisata, dan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tiga regulasi ini, dinilai sebagai langkah konkret DPRD dalam memperkuat instrumen hukum daerah, serta memperluas ruang pembangunan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, SPt., M.Si, menyampaikan paparan terkait urgensi penyelarasan regulasi, dan kondisi fiskal daerah yang kini mengalami tekanan signifikan. Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah tetap memberikan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, sembari memastikan bahwa Ranperda prakarsa Pemda memiliki orientasi jangka panjang.

“Regulasi yang kita bahas hari ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong ekonomi lokal, serta memastikan perlindungan sosial masyarakat,” terang Bupati.

Iskandar juga, mengungkapkan bahwa daerah tengah mengalami penurunan pendapatan transfer pusat, mencapai Rp307 miliar. Meski demikian, Pemda tetap berkomitmen menjalankan program prioritas tanpa mengabaikan tata kelola anggaran yang efisien.

“Situasi fiskal memang tidak mudah, tetapi kepanikan bukan pilihan. Rasionalisasi anggaran harus, dilakukan secara terukur agar pelayanan publik tetap maksimal, dan capaian opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dapat dipertahankan,” tutupnya. (adv)