MataBMR.id, Bolsel - Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi lakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, Kamis (29/1/2026). 

Kunjungan tersebut, bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Hukum, khususnya dalam bidang regulasi, kekayaan intelektual, serta perlindungan aset daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Hendrik Pagiling, yang baru menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, sekitar sepekan terakhir.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan produktif, dengan pembahasan yang berfokus pada penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) daerah.

Pihak Kementerian Hukum, mendorong Pemerintah Bolsel bersama DPRD untuk segera merampungkan Peraturan Daerah, tentang Kekayaan Intelektual. 

Regulasi tersebut, dinilai penting untuk melindungi produk unggulan desa serta inovasi lokal dari potensi klaim pihak lain, terutama melalui skema Indikasi Geografis Komunal.

Dalam pertemuan itu juga, disampaikan kabar positif bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dijadwalkan berkunjung ke Sulut, pada Februari atau Maret mendatang untuk menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah berprestasi.

Selain penguatan aspek regulasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling juga berharap, Kabupaten Bolsel dapat menjadi daerah percontohan atau pilot project Pos Bantuan Hukum (Posbankum). 

Program ini, diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk mendukung program tersebut.

“Kami siap memberikan dukungan penuh. Posbankum, paralegal, maupun program lainnya akan segera kami tindak lanjuti. Ini penting agar masyarakat, terutama kalangan kurang mampu, dapat memperoleh akses bantuan hukum yang layak,” ucap Kamaru.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Bolsel, salah satunya Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang saat ini, tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Sulut.

Capaian tersebut, dinilai menjadi modal strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum.

Selain itu, Bupati bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid juga mendorong percepatan proses harmonisasi, Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta. Mengingat jadwal ekspos yang semakin dekat, Pemda berharap proses harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dapat dipercepat.

“Kami berterima kasih, atas dukungan dan pelayanan yang selama ini diberikan Kementerian Hukum. Semoga sinergi ini, terus terjaga demi kemajuan daerah,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara memastikan komitmennya untuk mengawal kebutuhan regulasi serta program strategis yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, Asisten III Wahyudin Kadullah, SIP, MM, serta Kepala Bagian Hukum Evi Hastuti. (Infotorial)