Bolmong, MataBMR.id - Penjabat (Pj) Bupati kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Presiden RI Joko Widodo dengan para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023) di di Istana Negara Jakarta Pusat.

Dalam pengarahannya Presiden Jokowi menyampaikan, berdasarkan Undang-undang (UU) penunjukan Pj kepala daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan.

Hal ini merupakan konsekuensi dari pengimplementasian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Penunjukan Pj gubernur dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sementara itu, penunjukan Pj bupati atau wali kota dilakukan oleh Mendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Artinya yang sudah diberikan amanah, harus bisa bekerja dengan baik dan semaksimal mungkin,” kata Jokowi.

Lanjutnya, Pj kepala daerah berperan penting dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di daerahnya. Terlebih, pada masa transisi sebelum pelantikan kepala daerah definitif sebagai hasil Pilkada 2024. Secara operasional, Pj kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar.

“Mereka juga bertugas mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah. Bertugas membangun sinergi antartingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit MM mengatakan, kegiatan rakor ini sangat penting untuk mengawal kerja pemerintahan di daerah.

“Arahan pak Presiden RI Joko Widodo tadi tentunya akan dengan sigap kita rencanakan dan implementasikan di Kabupaten Bolmong,” ulasnya.

Apalagi penunjukkan seorang Pj bukan hal yang mudah, tentunya telah banyak pertimbangan sebelum di tunjuk.
“Artinya saya dan rekan Pj lainnya yang mengikuti Rakor ini dipercaya dan diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terlebih dalam hal pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pengarahan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kementerian Dalam Negeri. (*)