Hasil Evaluasi Kemendagri, Inflasi di Kabupaten Bolmong Aman dan Terkendali

Rakor secara virtual bersama Kemendagri di ruang rapat Kominfo Bolmong

BOLMONG - Ditengah tingginya inflasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dinilai masih aman dan terkendali karena tidak masuk dalam zona merah secara Nasional.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut Deddy Ruswandi Mokodongan, Staff Ahli Bupati Bolmong Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, yang ikut dalam Rakor tersebut, mewakili Penjabat Bupati Bolmong, dr. Jusnan C. Mokoginta, bahwa hasil evaluasi Kemendagri, Kabupaten Bolmong masuk zona hijau.

"Itu artinya, inflasi di Bolmong masih aman dan terkendali. Tentu ini semua tidak lepas dari peran Penjabat Bupati dr Jusnan Mokoginta, yang baru beberapa bulan memimpin, mampu mengendalikan inflasi di Kabupaten Bolmong," ujar Deddy.

Ia mengungkapkan, inflasi Nasional hingga Juli 2024 tercatat sebesar 2,13 persen, turun dibandingkan dengan Juli 2023 yang mencapai 3,1 persen.

Meskipun demikian, Provinsi Sulawesi Utara justru masuk dalam tiga besar inflasi Nasional dengan angka 4,0 persen.

"Untuk Sulut, Kabupaten Minahasa Selatan mencatatkan inflasi tertinggi secara nasional pada Juli 2024 sebesar 6,68 persen," ungkapnya.

Ia mengatakan, penyumbang inflasi tertinggi di mayoritas daerah adalah beras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Lanjutnya, untuk pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,11 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen.

Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada 50 daerah dengan total Rp300 miliar. Di Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Rp6 miliar dan Kota Bitung Rp5 miliar.

Dengan kondisi yang terkendali, Kabupaten Bolmong diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memonitor perkembangan inflasi dan melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.(*)