Yasti Prioritaskan Eselon III Ikut Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow

Bolmong, MataBMR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam waktu dekat akan melakukan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sedikitnya, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bolmong yang akan di lelang. 

Menariknya dalam seleksi terbuka ini, pejabat eselon II tidak diperkenankan mengikuti lelang jabatan. Karena Pemkab Bolmong akan memprioritaskan pejabat eselon III dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut. 

Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, usai melantik sejumlah pejabat Struktural pada Kamis (01/04). "Iya, ada 13 jabatan untuk pimpinan tinggi pratama akan dilelang," kata Bupati. 

Bupati mengatakan, bahwa pihaknya akan membuka kesempatan serta memprioritaskan pejabat eselon III dalam mengikuti seleksi jabatan tersebut.

"Saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pejabat eselon III, siapa saja bisa ikut didalam lelang guna mengisi 13 jabatan pimpinan tinggi pratama. Harus siap bertarung, belajar yang baik, karena kompetensi akan diuji saat seleksi jabatan nanti," ujar Yasti. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa terkait lelang jabatan tersebut tentu ada mekanisme. Termasuk proses penilaian yang sepenuhnya akan dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) .

"Saya ingatkan, saat ini merupakan era kompetensi dan bukan mengandalkan kedekatan atau relasi. Walaupun kita menghendaki di jabatan-jabatan tertentu, tetapi kemudian Pansel menyatakan pejabat tersebut tak berkompeten di tempat itu, saya mohon maaf," tegas Tahlis.

Sebagai informasi, adapaun 13 jabatan tinggi pratama yang akan dilelang diantaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perkebunan, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pol-PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan serta Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa. (Tim*)