Bolmong, MataBMR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, Selasa 25 Mei kemarin datang berkunjung ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). 

Kedatangan tim Pansus DPRD Sulut tersebut dalam rangka melakukan kunjungan kerja terkait percepatan pembangunan Bandara Loloda Mokoagow dan hadirnya PT. Kawasan Industri Mongondow (KIMONG). 

Tim Pansus langsung diterima oleh Kepala Bappeda Bolmong, Taufik Mokoginta bersmaa jajarannya di ruang rapat kantor Bappeda, Lolak. Untuk melakukan pertemuan sekaligus melihat serta mendengar pemaparan dari Bappeda Bolmong mengenai kesiapan Pemkab Bolmong dalam menyambut hadirnya Kimong, serta percepatan pembangunan Bandara. 

Pasalnya, Kawasan Industri Mongondow saat ini sudah masuk dalam rencana awal (Ranwal) RPJMD Sulut 2021-2026. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw, usai melakukan pertemuan dengan Bappeda Bolmong bersama jajaran dan Anggota DPRD Sulut yang tergabung Pansus RPJMD Sulut. 

“Saat ini Pemprov sedang menyusun RPJMD. Dimana salah satu bab di RPJMD, Kabupaten Bolmong ditetapkan sebagai kawasan industri. Salah satunya adalah KIMONG,” kata Jenny.

Penyusunan rencana pembangunan periode 2021-2026 ini lanjut Jenny Karouw, merupakan yang kedua kalinya. "Kawasan industri di Bolmong ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur OD-SK. Ini tujuan kedatangan kami bersama Pansus untuk memastikan kesiapan tersebut. Termasuk mengecek soal tata ruang kawasan," ujarnya.

Karena penyusunan RPJMD saat ini kata dia, masih sementara berproses. Didalam dokumen perencanaan tersebut KIMONG sudah masuk. Oleh karena itu pihaknya memastikan terkait kesiapan serta pembangunannya. “Karena ini yang akan membangun adalah swasta, tentu kesiapan dana itu berasal dari investor,” ungkap dia. 

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Vonny Paat yang juga sebagai ketua Pansus, mengatakan, dalam penyusunan RPJMN, Pansus ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah terkait  masuknya investasi di Bolmong.

Menurutnya, banyak hal yang harus diketahui Pansus untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah. Seperti kesiapan lahan yang tidak bermasalah dan tata ruang kawasan, agar kedepannya tidak terjadi masalah. “Yang dihindari itu adalah, apabila lahan yang akan digunakan investor itu masih terjadi sengketa dengan masyarakat,” kata Vonny.

Ia menegaskan bahwa ada dua program srategis yang masuk dalam RPJMD. Yakni Kawasan Industri dan pembagunan Bandara Loloda Mooagow.

“Apa yang dipaparkan Bappeda Bolmong sangat baik dan menjanjikan. Tetapi harus diingat, bahwa tidak terjadi masalah dengan masyarakat. Seperti contoh lahan apakah ini milik pemerintah daerah atau masyarakat yang luasnya kurang lebih 1.500 hektar untuk KIMONG,” tegasnya. Dia mencontohkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Bitung yang terhenti akibat masih ada komplain dari masyarakat terkait lahan.

DPRD dan Pemprov Sulut lanjut Jenny, sudah membuat nota kesepakatan soal rencana penyusunan awal RPJMD. “Sehingga, kami DPRD berharap hal ini akan berjalan mulus bukan hanya kepentingan masyarakat Bolmong akan tetapi demi kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow Raya dan Sulut pada umumnya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Bolmong Taufik Mokoginta mengatakan, apa yang dikwatirkan Pansus merupakan bentuk tanggungjawab Pemkab Bolmong. Pemerintah daerah kata dia, sudah mengantisipasi sejak awal termasuk soal lahan. “Bicara soal lahan tidak ada masalah. Sebab lahan yang masuk dalam kawasan industri itu adalah milik pemerintah,” terangnya. 

Menurut Taufik, masuknya KIMONG dan proyek Bandara dalam RPJMD 2021-2026 Sulut, merupakan jawaban perhatian serius pemerintahan OD-SK.

Di hadapan Pansus, Taufik menjelaskan soal posisi strategis Bolmong di Sulut. Dengan memiliki luas 4.083,94 kilometer persegi, Bolmong memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat menjanjikan. Selain itu, memiliki infrastruktur strategis untuk menunjang masuknya investor. Seperti pelabuhan pengumpul Labuan Uki, Bandara, terminal Tipe A dan Bendungan berkapasitas jumbo.

“Untuk potensi SDA yang dimiliki Bolmong diantaranya potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan potensi energi baru terbarukan,” pungkas Mokoginta. 

Diketahui, usai melakukan pertemuan di kantor Bappeda Bolmong, Pansus DPRD Sulut melanjutkan dengan meninjau langsung lokasi pembangunan Bandara Loloda Mokoagow dan Kawasan Industri Mongondow. (Is)