MataBMR.id, Bolsel - Akhirnya, konflik lahan di Kilo 12 atau Upper Tobayagan (Uto), kini memasuki babak baru, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel mengadakan pertemuan penting pada Selasa, 14 Januari 2025, di Ruang Berkah Kantor Bupati.

Pertemuan ini menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Polres Bolsel, dan instansi terkait lainnya.

Namun, ada catatan besar dalam mediasi ini. Dimana keluarga Kunu, Rukli, dan Eng Makalalag, yang menjadi pihak utama dalam sengketa lahan ini, justru tidak hadir.

Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, menyayangkan ketidakhadirannya pihak keluarga Kunu Makalalag Cs. 

“Mediasi ini sebenarnya diadakan atas permintaan mereka. Sebagai pemerintah, kami berupaya memfasilitasi dialog ini untuk mendapatkan solusi. Meski pun begitu, kami tetap melanjutkan upaya ini untuk menyelesaikan konflik," ujar Kamaru.

Ditempat yang sama, Kapolres Bolsel Handoko Sanjaya, menjelaskan bahwa konflik ini telah berlangsung lama dan melibatkan sejumlah aksi, mulai dari pemblokiran jalan hingga klaim lahan. 

“Hasil kajian hukum menunjukkan bahwa, kawasan masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Oleh karena itu, segala klaim kepemilikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Kapolres.

Dukungan terhadap pernyataan ini juga, disampaikan Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Arfan Makalunsenge. Ia menegaskan bahwa, transaksi jual beli lahan di kawasan HPT merupakan pelanggaran hukum yang serius. 

“Jika ada bukti transaksi, pihak yang terlibat, termasuk aparat desa, bisa dijerat pidana,” jelasnya.

Sementara itu, Head of External and Security JRBM, Andreas Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki izin resmi untuk eksplorasi kawasan tersebut. "Kami telah melakukan survei dengan drone, dan lahan yang diklaim telah mengalami deforestasi akibat aktivitas tambang ilegal, bukan oleh kami," jelas Andreas.

Setelah diskusi panjang, mediasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Beberapa poin utama meliputi:

• Pengakuan bahwa lahan sengketa merupakan kawasan HPT yang tidak bisa dimiliki secara pribadi, serta izin eksplorasi yang sah dimiliki oleh PT JRBM. 

• Selain itu, disepakati pembentukan tim fasilitasi oleh Pemkab Bolsel untuk menindaklanjuti masalah ini secara terstruktur.

Di sisi lain, Mantan Sangadi Dumagin, Salomi Panayi, juga memberikan klarifikasi bahwa dokumen Kart Desa terkait, bahwa lahan tersebut dikeluarkan tanpa mengetahui status kawasan HPT. Hal ini menjadi salah satu poin penting, yang akan dibahas oleh tim verifikasi yang difasilitasi Pemkab Bolsel.

"Dengan adanya tim ini, diharapkan semua pihak dapat menyelesaikan konflik secara musyawarah dan mufakat, tanpa menimbulkan gesekan lebih lanjut," tandas Bupati Iskandar.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati dalam berita acara. Berikut isi berita acara tersebut:

BERITA ACARA.

KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERMASALAHAN ANTARA PARA PIHAK KELUARGA KUNU MAKALALAG, RUKLI MAKALALAG DAN ENG MAKALALAG DENGAN PT. JRBM

PADA HARI INI SELASA TANGGAL EMPAT BELAS JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH LIMA (14-01-2025), TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG DI SEPAKATI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA BERDASARKAN UNDANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN FASILITASI, DARI KELUARAGA KUNU MAKALALAG, RUKLI MAKALALAG DAN ENG MAKALALAG TIDAK HADIR DALAM UNDANGAN YANG DILAKSANAKAN HARI INI DAN KEGIATAN HARI INI TETAP DILANJUTKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

2. BAHWA LAHAN YANG DIKUASAI OLEH KELUARGA KUNU MAKALALAG, RUKLI MAKALALAG DAN ENG MAKALALAG ADALAH LAHAN YANG MASUK SEBAGAI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MOBUNGAYOM SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.734/MENHUT-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

3. BAHWA KAWASAN HUTAN TERSEBUT MERUPAKAN TANAH MILIK NEGARA SEHINGGA TIDAK ADA SATUPUN YANG BISA MENGUASAI ATAU MEMILIKI TANAH TERSEBUT TANPA KEPEMILIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. BAHWA PIHAK PT. JRBM TELAH MEMILIKI IZIN KEGIATAN EKSPLORASI TERHADAP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.361/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2023 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI LANJUTAN PADA TAHAP PT. J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW SELUAS ±12.998,88 HA (DUA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN DAN DELAPAN PULUH DELAPAN PERSERATUS HEKTARE) PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA.

5. BAHWA PT. JRBM TELAH MEMILIKI PERSETUJUAN PPKH DAN TELAH MELAKUKAN PENINJAUAN LOKASI UNTUK DILAKUKAN INVENTARISASI TEGAKAN PADA LOKASI KEGIATAN EKSPLORASI PT. JRBM SESUAI DENGAN TITIK KOORDINAT (TERLAMPIR) DIKTUM KEEMPAT POIN B PPKH NAMUN FAKTA DILAPANGAN SUDAH TIDAK DIKETEMUKAN TEGAKAN BAIK BERUPA TANAMAN HUTAN MAUPUN TANAMAN PERKEBUNAN DI LOKASI YANG DIKUASAI OLEH KUNU MAKALALAG, RUKLI MAKALALAG DAN ENG MAKALALAG .

6. BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN ANGKA 1 SAMPAI DENGAN ANGKA 5 KAMI MENYEPAKATI BAHWA PIHAK PT. JRBM TETAP MELAKSANAKAN KEGIATAN EKPLORASI PADA WILAYAH PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MOBUNGAYOM DAN MENYATAKAN BAHWA KELUARGA KUNU MAKALALAG, RUKLI MAKALALAG DAN ENG MAKALALAG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH SECARA SAH.

7. MEREKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI.

8. DOKUMEN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DESA DUMAGIN B TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MOBUNGAYOM  DAN BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA PIHAK KELUARGA KUNU MAKALALAG DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2016 AKAN DIBAHAS OLEH TIM VERIFIKASI YANG AKAN DI FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN.  

9. SELAIN PENYIDIK POLRI, PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM ANGKA 1 SAMPAI DENGAN ANGKA 6 DIATAS  DILAKSANAKAN OLEH PPNS KEHUTANAN DAN PPNS POL PP SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HAL-HAL YANG DISEPAKATI DALAM BERITA ACARA INI.***