MataBMR.id, Bolsel - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Jelfi Djauhari, bersama Anggota DPRD Halilintar Kadullah, menghadiri peluncuran sekaligus peresmian Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), Citra Cemerlang di Kecamatan Helumo, Senin (08/12/2025).

Kegiatan tersebut, turut dihadiri Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Kapolres Bolsel AKBP Kuntadi Budi Pranoto SIK, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pejabat tinggi pratama, Satgas MBG, mitra yayasan, serta pengelola Dapur MBG.

Dalam kesempatan itu, Jelfi Djauhari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga keberlangsungannya menjadi tanggung jawab bersama, khususnya di tingkat daerah.

Ia juga menyampaikan, apresiasi atas pengelolaan SPPG Citra Cemerlang di Helumo yang dinilai telah berjalan baik, dan konsisten menjaga standar layanan.

“Kami mengapresiasi SPPG Citra Cemerlang yang sangat teliti menjaga higienitas, ketepatan dalam menyiapkan produk, penggunaan alat pelindung diri, serta kebersihan dapur. Semua itu, memastikan makanan yang diterima anak-anak tetap fresh dan bernilai gizi,” ucap Jelfi.

Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menuturkan bahwa Bolsel patut bersyukur karena kini, memiliki empat Dapur MBG yang beroperasi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Ia juga mengumumkan, peningkatan jumlah penerima manfaat dari 21 ribu menjadi 22 ribu anak, termasuk kelompok disabilitas.

“Kami berharap ke depan ada pihak-pihak yang siap berkomitmen, sehingga seluruh siswa di Bolsel dapat menikmati program MBG secara merata,” terang Bupati.

Sementara itu, Ketua Yayasan SPPG Citra Cemerlang turut menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh, Pemkab dan DPRD Bolsel. Ia mengungkapkan bahwa, pihaknya tengah bersiap mengikuti sertifikasi akreditasi pada Januari 2026, dengan penekanan pada aspek kebersihan dan standar manajemen dapur.

“Standar kebersihan dapur menjadi fokus utama. Setiap ketidaksesuaian standar, dapat berdampak pada pemotongan insentif, sehingga seluruh pengelola diwajibkan menjaga kualitas layanan,” tukasnya. (adv)