Bolmong, MataBMR - Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong terus berlanjut. Hal ini dibuktikan saat rapat paripurna yang digelar pada Selasa (06/04) yang diwarnai oleh interupsi dan penolakan dari 4 Fraksi. Masing-masing dari Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Pembangunan Demokrat (gabungan PPP dan Demokrat).

Interupsi diawali oleh Ketua Fraksi Nasdem, Masri Daeng Masenge yang meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan 5 Fraksi, agar publik dapat mengetahui apa yang jadi penyebabnya.

Selanjutnya disusul interupsi Sekretaris Fraksi Nasdem, Febrianto Tangahu. Politisi dari dapil Lolayan ini meminta penjelasan tidak dilaksanakanya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong “Kami meminta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yaitu Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan.” Kata Tangahu.

Selanjutnya dari Ketua Fraksi PKB, Supandri Damogalad meminta paripurna LKPJ, Ranperda dan Penyampaian Hasil Reses agar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD. “Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh okmun Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelola kinerja secara kolektif kolegial di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari Paripurna.” Ucap Supandri sambil berdiri dan ikuti oleh anggota DPRD dari 4 Fraksi lainnya.

Pada kesempatan itu juga Ketua DPRD, Welty Komaling (WK)memberikan penjelasan. Menurut WK, yang anggota DPRD tidak berhak melakukan evaluasi atas kinerjanya. “Yang berhak melakukan evaluasi kinerja saya adalah partai. Rekan rekan anggota DPRD tidak bisa," Kata Welty.

Sementara di tempat terpisah Supandri memberikan penjelasan terkait Wolkout-nya 4 Fraksi yang hadir saat dimulainya paripurna.

“Sejak awal kami yang mendorong agar Paripurna LKPJ dan Ranperda yang lain agar dipercepat tapi tidak dipimpin oleh Ketua yang tidak paham regulasi. Bahkan terkesan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan keinginanya. Jadi setiap kegiatan yang ada selama tergantung selera dari Ketua DPRD, kalau dia berselera maka kegiatan akan dilakukan. Contohnya saja Reses kemarin, karena Ketua DPRD ada kegiatan diluar sehingga di tunda padahal ada Wakil Ketua. Kemudian juga aksi demo kemarin, kasihan warga sudah menunggu lama, padahal di DPRD ada komisi 1 yang sudah siap menerima warga tapi harus menunggu Ketua DPRD yang sedang menghadiri Musrenbang. Bahkan peserta aksi sampai kelaparan," ungkap Supandri.

Sementara Fraksi PKS yang tidak terlihat dalam Paripurna, saat dihubungi awak media mengaku sedang mengikuti kegiatan Partai. “Kami masih konsisten dengan komitmen awal. Hanya saja saat ini masih ada di luar daerah, karena ada kegiatan partai. Tapi ini tidak mengurangi semangat kebersamaan kami,” tegas Moh Syahrudin Mokoagow. (Tim*)