Kotamobagu, MataBMR.id – Pemerintah Kotamobagu memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-49, yang dipimpin langsung Wali Kota Ir Tatong Bara, Senin, (30/11/2020).
Dari pantauan MataBMR.id, upacara ini turut dihadiri Wakil Wali kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, Sekretaris Kotamobagu (Sekot) Sande Dodo, Para Assiten, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kotamobagu.
Dengan tema  ‘Korpri Berkontribusi Melayani dan Mempersatukan Bangsa Walikota, Tatong Bara, yang turut membacakan pidato Presiden RI Joko Widodo mengatakan apresiasi atas semangat anggota Korpri yang di tengah situasi pandemi Covid-19’.
“Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat. Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,” ujar Walikota.
Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.
“Para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah (work from home), mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” jelas Walikota.
Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan.
“Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil.”tukas Tatong.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sekaligus mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang pemerintah jalankan dan memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.(ebby makalalag/tim**).