Bolmong MataBMR.id - Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit, Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (01/08/2023).

Rakor yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kapolres Bolmong AKBP Arianto Salkery, Kapolres Kotamobagu AKBP Dasvery Abdi, Dandim 1303 Letkol Inf Topan Angker, serta Camat dan Kepala Desa yang masuk dalam lingkar tambang PT BDL ini, membahas terkait penertiban para pelaku tambang liar yang ada di wilayah konsesi PT BDL.

Melalui kesempatan itu, Sekda Bolmong Tahlis Gallang SIP MM menyampaikan, beberapa hal dalam menangani dan menertibkan aktivitas para penambang liar yang ada diwilayah konsesi perusahaan.

“Sebagai pemerintah, mewakili Bupati Bolmong, Ir. Limi Mokodompit., menyarankan agar PT BDL segera lakukan pendekatan dengan masyarakat lingkar tambang melalui kepala desa atau sangadi yang ada di wilayah lingkar tambang. Pihak perusahaan diharapkan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat teruatama tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility (CSR),” ucap Tahlis.

Selain menyarankan untuk merangkul masyarakat lingkar tambang, Tahlis juga memberikan pandangan positif atas kehadiran PT BDL.

“Selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lingkar tambang, kehadiran PT BDL yang sudah memiliki dokumen sah dan resmi untuk beroperasi , tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian kami pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Maka kami  berharap kehadiran PT BDL dapat saling berkoordinasi dan bersinergi  serta diharapkan dapat menaikan derajat daerah kabupaten Bolaang Mongondow,” ujar Tahlis.

Dalam kesempatan ini juga Tahlis mengungkapkan beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh PT BDL.

“Pertama, Bolmong adalah lumbung padi tertinggi di Sulawesi Utara, jadi kami berupaya mempertahankan produksinya karena merupakan jantung produksi beras di Sulut. Kedua yakni wajib memperhatikan ketenagakerjaan. Yaitu dengan mempekerjakan SDM terutama mereka yang ada di lingkar tambang, karena fungsi pengawasan baik masyarakat maupun sangadi dan camat juga akan terlibat. Maka diharapkan kebijakan nanti lebih mengutamakan masyarakat lingkar tambang dan putra daerah. Dan yang ketiga adalah penanganan PETI, diharapkan dilakukan secara preventif dan humanis serta melibatkan kearifan lokal yaitu motto daerah kita Bolaang Mongondow,” ungkap Tahlis.

Terakhir Tahlis berpesan kepada pihak perusahaan agar memperhatikan lingkungan dan dampaknya serta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para stakeholder.

“Kita ketahui bersama Pj Bupati Bolmong, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Provinsi, maka kami berpesan agar memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Begitu juga masyarakat agar memperhatikan jenis hutan produksi dan peruntukannya, serta kami berharap akan ada solusi serta teruslah berkoordnasi dan bersinergi dengan Forkopimda, Forkopimcam, para sangadi dan penegak hukum,” ucapnya.

Diketahui, turut hadir juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemda Bolmong, Dinas Lingkungan Hidup Bolmong, Kasat Reskrim Polres Bolmong, Kasat Intel, Kabag OPS, Kapolsek Lolayan dan Koramil. (Is)